Soal Banjir di Lutra, Ini Saran Waketum BPP KKLR Dr Abdul Talib Mustafa

MAKASSAR - Musibah banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mendapat perhatian dari banyak pihak.

Tak terkecuali dari Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Dr Abdul Talib Mustafa.

Baca juga: Manfaatkan Pekarangan, Polsek Tanete Rilau Beri Inspirasi Pelestarian Lingkungan

Menurut Talib, banjir di Luwu Utara bukan masalah yang sederhana dan perlu penanganan yang sifatnya menyeluruh dan jangka panjang.

"Ini masalahnya tidak sederhana. Fakta seperti ini menjadi masalah yang kompleks bagi  semua penduduk yang bermukim di semua daerah aliran sungai (DAS) Lutra, plus sarana produksi mereka seperti sawah, kebun, peternakan, dan sebagainya, " kata Talib di Makassar, Senin, 13 Mei 2024.

Baca juga: GenBI Komisariat UINAM Peduli Lingkungan: Sukses Gelar Save the Nature

Karena itu maka diperlukan penanganan yang menyeluruh dan jangka panjang untuk masalah ini.

"Paling tidak kepada mereka yang bakal jadi Bupati dan Wakil Bupati di Lutra ke depan harus sabar, konsern dan berjejaring penyelesaian masalah ini, " jelas dia.

Baca juga: Perumahan BPS I Makassar Terendam Banjir, Warga Memilih Mengungsi

Talib menambahkan, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menangani bencana banjir di Luwu Utara antara lain dengan melakukan studi dan pemetaan wilayah-wilayah yang rentan mengalami banjir.

"Yang kedua adalah pembuatan desain penanganan DAS yang terintegrasi dengan wilayah pengembangan pemukiman dan ekonomi baru di Luwu Utara, " tegasnya.

Baca juga: Mantap! GenBI Komisariat UNM Mendukung Kelestarian Bumi Melalui SEBUMISIRI

Talib menganjurkan agar jika sudah jadi, maka desain penanganan DAS Lutra harus sering diajukan ke jajaran Kementerian terkait. 

"Lobby ke DPR RI khususnya kepada komisi terkait juga penting dilakukan untuk menjual gagasan ini, " tambahnya.

Baca juga: GenBI Komisariat UIN Alauddin Makassar, Sukses Gelar Berlatih Ilmu Kompos

Selain itu, akademisi Universitas Indonesia Timur itu juga menganjurkan agar pemerintah setempat sudah harus mempersiapkan pemukiman sementara bagi penduduk terdampak.

"Persiapkan (juga) pemukiman sementara di wilayah-wilayah yang akan dikembangkan bagi penduduk terdampak, " tutupnya.[*]