Kolaborasi KKNTDW, UPRI Susul Ratusan Perguruan Tinggi di Sulsel

MAKASSAR  Satu lagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menyatakan keseriusannya untuk menjalankan program Kuliah Kerja Nyata Tematik Desa Wisata (KKNTDW) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Adalah Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar, menambah deretan panjang dan banyaknya unsur akademisi yang membangun kerja sama dalam program kolaboratif itu.

Baca juga: Pererat Sektor Lingkungan Hidup, P3E Suma, Kampus STIP YAPI Bone dan Dinas LH Lakukan MoU

PTS ini memusatkan proses perkuliahan di Kampus I yang berlokasi di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 72, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan Kampus II di Jalan Nipa-Nipa Lama Antang Nomor 23, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulsel.

Dikutip dari laman resmi Wikipedia, UPRI awalnya adalah Universitas Veteran Republik Indonesia (yang disingkat UVRI), didirikan pada tahun 1959 oleh beberapa Tokoh Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca juga: Penandatanganan PKS Radius dan Besaran Biaya Panggilan dalam Wilayah Hukum PN Batusangkar Kelas II dan PA Batusangkar Kelas IB

Perubahan nama UVRI menjadi UPRI, berdasarkan SK Menteri Ristek dan Dikti, No:03/M/kp/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang izin pendirian UPRI, oleh YPTKD (Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma) Makassar. Sejak saat itu Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) berubah menjadi Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI).

Tampak hadir pada Selasa, 9 Agustus 2022, menyambangi Gedung MULO Makassar dan diterima di Ruang Rapat Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan) Sulsel diantaranya Rektor UPRI, Darwis Nur Tinri, Wakil Rektor I, H Muh Tahir Gani, Wakil Rektor II, HM Jufri Aburaera, Wakil Rektor IV, H Hasran Muchlis. Berikutnya Ketua LPPM (Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat), Adam Badwi.

Baca juga: BEM FK UNISMUH,  UNICEF dan NYHA Jalin Kerjasama Bentuk Program Pelatihan Volunteer

Tak ketinggalan sejumlah Dekan, yakni Nuddin dari FISIP (Falultas Ilmu Sosial dan Politik), Masding dari FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), Muhammad Badar dari FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Hj Hasni Kasim dari FT (Fakultas Teknik). Ali Imran dari FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat) serta Rivai Mana selaku Ketua LPM (Lembaga Penjaminan Mutu).

KKNTDW sendiri merupakan program strategis Disbudpar Sulsel yang digagas sang Kepala Dinas, Muhammad Jufri bersama jajaran Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata (SDP) yang digawangi Bruno S Rantetana. Bahkan menjelang masa purnabhaktinya, Bruno masih intens dan terbilang sangat aktif mengupayakan maju dan berkembangnya sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Baca juga: Kerjasama PT. SCI - PT. KAI Hasilkan Pendapatan Rp 3,3 M, Gubernur Sulsel: Alhamdulillah

Untuk diketahui, lelaki yang kerap disapa BSR itu, saat ini juga menjabat Plh Kepala Bidang Kesenian dan Ekonomi Kreatif. Sementara untuk program KKN Tematik Desa Wisata, pihaknya terus membangun kerja sama dengan ratusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan juga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Sulsel.

"Tadi sudah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, PKS antara Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Pejuang Republik Indonesia. Ada pak Kadis dan pak Rektor yang menandatangani, " ungkap BSR kepada Awak Media.

Baca juga: Teken MoU dengan Balai Rehabilitasi BNN, Dekan FPSI Unibos: Kami Ingin Tambahkan Branding Baru

Dia membenarkan jika UPRI Makassar, PTS kesekian yang menjalin kerja sama. Beberapa hari sebelumnya telah ditandatangani PKS dengan 71 PTS, bertempat di Aula Ridwan Saleh Mattayang, LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah IX Sultan Batara (Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara), Jalan Bung, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

"Tanggal 3 Agustus kemarin, ada 71 Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan PKS dengan kita terkait program KKN Tematik Desa Wisata, " pungkasnya.

Sub Koordinator Seksi Kerjasama, Erni Mappiare turut mengiyakan, dari 71 PTS itu, Muhammad Jufri sukses menandatangani PKS selama 30 menit. Masing-masing dua berkas yang sudah disertakan materai sebelum ditandatangani dan dibubuhi cap setempel.

"Beliau, pak Kadis menandatangani PKS waktu itu sebanyak 421 kali untuk 2 berkas PKS setiap PTS. Jadi ada 71 PTS bertandatangan para Rektor atau Pimpinannya, " jelas Erni.

Muhammad Jufri menyambut baik ruang kerja sama yang dijalin kedua pihak. Menurutnya, semakin menguatkan wujud kolaborasi, inovasi, dan adaptasi yang menjadi penekanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).

Baca juga: Teken MoU dengan Unibos, Pemda Bone Fasilitasi Pendidikan untuk Masyarakat

"Saling bersaing, saling berkompetisi, siapa kuat dia di depan, itu dulu ya. Sekarang saatnya, eranya saling berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama untuk bisa mengerjakan dan menyelesaikan banyak hal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab yang menjadi ranahnya kita, " ujar Kadisbudpar Sulsel.

Jufri lantas mengapresiasi jajaran Bidang SDP yang senantiasa berinovasi dan menjalin sinergi dengan kalangan akademisi. Terlebih, program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) diyakininya sejalan dengan upaya membangkitkan kepariwisataan pasca terdampak Pandemi COVID-19 selama lebih dari 2 tahun.

"Bangkitnya pariwisata menjadi tanggung jawab kita semua. Desa Wisata ini membutuhkan peran aktif akademisi, mulai dari mahasiswa dan mahasiswinya, para Dosen dan seluruh sivitas akademik, " paparnya.

Jika mahasiswa dari jurusan IT (Information Teknologhy) bisa diberdayakan untuk alih transfer ilmunya memajukan digital dan konten kreatif, maka untuk memperkuat kelembagaan desa wisata, pihak kampus dapat menerjunkan mahasiswa/mahasiswinya dari jurusan FISIP.

"Begitupun jurusan ekonomi misalnya, adik-adik kita ini paham tentang akuntansi. Nah, kita berharap ini bisa diteruskan ilmunya kepada Pengelola Desa Wisata, UMKM, dan juga masyarakat di desa wisata itu, bagaimana membuat pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik dan sehat, " terang sang Professor.

Baca juga: Kawasan Mamminasata Pengembangan Transportasi, Bappenas dan Australia Fasilitasi Pemprov Sulsel

Teknisnya, Jufri menginstruksikan Bidang SDP berkomunikasi aktif dengan pihak kampus. Sudah disiapkan modul pelaksanaan KKNTDW, tinggal dibahas lebih lanjut, menyesuaikan kebutuhan dan karakter PTS bersangkutan. (*)